Pemerintah Siapkan Regulasi Mobil Listrik, Begini Komentar DFSK

664 views
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berkunjung ke stan DFSK di GIIAS 2019.

iniSURABAYA.com | TANGERANG – Rencana pemerintah merilis regulasi kendaraan listrik di Indonesia dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP) disambut positif DFSK.

Perusahaan otomotif asal Tiongkok ini bahkan menyatakan dukungannya jika kebijakan yang mengatur kendaraan ramah lingkungan itu diberlakukan.

“DFSK melalui PT Sokonindo Automobile dengan pabrik di Cikande sebagai perusahaan yang menjalankan usaha di Indonesia tentu mendukung program-program pemerintah Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan bermotor, salah satunya adalah pengembangan kendaraan ramah lingkungan,” tegas Alexander Barus, CO CEO PT Sokonindo Automobilemelalui keterangan resminya yang dikirim ke redaksi iniSurabaya.com.

Barus menyatakan bahwa pihaknya sudah siap secara teknologi dan pabrik untuk memasuki pasar mobil listrik sebagai kendaraan yang relatif lebih ramah lingkungan dibanding kendaraan konvensional, terutama dari sisi emisi gas buang.

Sebagai bukti, selama pameran GIIAS 2019 di BSD, DFSK menampilkan prototype mobil listrik SUV yaitu Glory E3 yg berkapasitas lima penumpang.

Mengenai insentif perpajakan dan lainnya, bagi DFSK selaku produsen tentunya merupakan hal yang  menjadi pertimbangan utama dalam mengembangkan dan memasarkan mobil listrik di Indonesia.

Prototype mobil listrik SUV, Glory E3 berkapasitas lima penumpang dipajang di GIIAS 2019.

“Semoga peraturan dan kebijakan pengembangan mobil listrik di Indonesia kondusif dan berdaya saing, sehingga Indonesia menjadi leader dalam pengembangan kendaraan ramah lingkungan,” tegasnya.

Sebelumnya, kebijakan mengenai mobil berpenggerak tenaga full listrik (Battery Electric Vehicle) yang akan diatur melalui Perpres ini disampaikan Menter Keuangan Sri Mulyani di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019. “Di dalamnya akan mengatur berbagai skema industri kendaraan, termasuk insentif pajak untuk kendaraan listrik,” tuturnya.

Sri Mulyani menambahkan, Perpres ini diharapkan bisa memberikan efek percepatan kendaraan bermotor listrik di Indonesia. “Nantinya skema pajak dibuat lebih bersahabat dengan industri otomotif yang melakukan produksi mobil listrik,” kata Sri Mulyani.

Hal-hal yang berkaitan dengan produksi mobil listrik ini, lanjut Sri Mulyani, mulai dari membangun industri baterai dan penyediaan komponen pendukung kendaraan berbasis listrik.

Selain itu, juga memasukan bahan baku untuk produksi kendaraan listrik, membangun infrastruktur seperti stasiun pengisian listrik umum, hingga bantuan kredit modal kerja untuk pembiayaan untuk penyedia layanan swap battery dan sertifikasi kompetensi pengembangan SDM serta sertifikasi produk. dit

#dfsk #giias2019 #menterikeuangan #mobillistrik

Posting Terkait