Pemkot Surabaya Berlakukan Swab Bagi Pendatang, Pakar Epidemiologi Ini Pertanyakan Soal Transmisi Lokal

96 views
ILUSTRASI : Aktivitas petugas petugas kesehatan saat mengambil sampel dahak dan lendir tenggorokan hidung (swab test).

iniSURABAYA.com – Kebijakan wajib tes usap (swab) Covid-19 untuk pendatang atau warga Surabaya yang habis dari luar kota diperkirakan berlaku mulai Senin (14/9/2020) atau Selasa (15/9/2020).

Penerapan kebijakan wajib tes usap untuk menekan penyebaran penularan Covid-19 di Kota Pahlawan ini tinggal menunggu penandatanganan Surat Edaran oleh Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya.

Bila kebijakan ini berlaku, warga pendatang yang tinggal selama tiga hari berturut-turut di Kota Surabaya harus bisa menunjukkan hasil tes usap bebas Covid-19 ke perangkat RT/RW setempat.

Ini berlaku untuk pendatang yang tinggal, kerja, atau kuliah di Surabaya. “Kalau tidak bisa menunjukkan hasil tes usap, sebagai sanksi mereka harus mau tes usap mandiri atau pulang ke daerah asal,” tegas Irvan Widyanto, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Sabtu (12/9/2020).  

Selain itu, warga Surabaya yang sempat tinggal di luar kota selama tujuh hari berturut-turut saat pulang ke rumahnya di Surabaya juga harus bisa menunjukkan hasil tes usap bebas Covid-19.

Sementara Dokter Windhu Purnomo, Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya mempertanyakan efektivitas kebijakan itu. Sebab, menurut Windhu,  transmisi lokal yang terjadi di antara warga Kota Surabaya tidak ditangani serius.

Windhu Purnomo, pakar epidemiologi FKM Universitas Airlangga.

“Sudahlah, kita ini harus bersungguh-sungguh. Itu kan imported casses. Orang kita sendiri bagaimana? Transimisi lokal masih terjadi, kok,” ujarnya kepada Suara Surabaya, Minggu (13/9/2020).

Kebijakan baru tentang kewajiban hasil tes usap bagi pendatang dan warga lokal dari luar kota itu dinyatakan Risma merespons kebijakan DKI Jakarta memberlakukan PSBB ketat.

Windhu mengatakan, seharusnya Surabaya juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar seperti Jakarta agar tidak terjadi lagi pingpong penambahan kasus penularan Covid-19.

“Seharusnya kita ini (Surabaya) sama persis. Lakukan PSBB. Bahkan tidak cukup PSBB. Undang-Undang kekarantinaan kesehatan memberi peluang karantina wilayah,” tandasnya.

Windhu menyadari pemerintah tidak mengambil opsi karantina wilayah karena pertimbangan ekonomi negara. Dia memaklumi itu, tapi kalau menerapkan PSBB, dia meminta sungguh-sungguh.

“Kalau menerapkan PSBB, betul-betul PSBB. Jangan kayak dulu. Selesai PSBB, kasus di Surabaya terus bergerak naik. Saya sampai kaget, waktu PSBB dulu. Jalanan masih rame,” ungkapnya. dit

#covid-19 #pakarepidemiologi #pemkotsurabaya #swabtest

Posting Terkait