SIM Akan Diberikan Gratis? Syarat dan Ketentuan Ini Tetap Berlaku

493 views
AA La Nyalla M Mattalitti, Ketua DPD RI

iniSURABAYA.com – Ada kabar menggembirakan buat masyarakat Indonesia. Pemerintah bakal memberi kemudahan untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara gratis.

SIM gratis ini secara khusus diberikan kepada masyarakat pra-sejahtera atau kurang mampu. Kebijakan tersebut tertuang dalam PP Nomor 76 Tahun 2020 yang mengatur 31 jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Polri.

PNBP tersebut antara lain :
1. Pengujian untuk penerbitan SIM baru
2. Penerbitan perpanjangan SIM.
3. Pengujian penerbitan surat keterangan uji ketrampilan pengemudi
4. Penerbitan STNK
5. Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor
6. Penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor
7. Penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor
8. Penerbitan BPKB
9. Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah
10. Penerbitan SKCK

Sedang dalam Pasal 7 PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2020 itu ditegaskan tariff atau jenis PNBP bisa ditetapkan sampai dengan Rp 0 atau 0 persen, termasuk untuk pengurusan SIM.  

Namun, dalam aturan itu dinyatakan bahwa besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Rp 0 atau 0 persen harus terlebih dulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Peluang berlakunya SIM gratis bagi mereka yang tidak mampu ini mendapat dukungan penuh dari AA La Nyalla M Mattalitti, Ketua DPD RI.

“Langkah presiden membuka ruang biaya pengurusan SIM gratis untuk masyarakat tidak mampu merupakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Kebijakan semacam ini harus diperbanyak,” ujarnya.

Selain mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan tersebut, La Nyalla juga meminta jajaran Polri untuk mewaspadai kemungkinan adanya pihak-pihak tak bertanggung-jawab yang berniat mengelabui masyarakat untuk mencari keuntungan sendiri.

Masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah ini sebaik-baiknya. Tetapi, harus diingat, kemudahan yang diberikan pemerintah itu juga jangan disalahgunakan,” tegasnya.  

Senator dari dari Dapil Jawa Timur itu menekankan agar Polri memastikan penerima manfaat adalah benar-benar masyarakat yang berhak atau yang masuk dalam kategori sesuai aturan PP Nomor 76 Tahun 2020. dit/dbs

#DPDRI #lanyallamattalitti #penerimaannegarabukanpajak #SIMgratis #suratizinmengemudi

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 700x100)