Terapkan Reformasi Birokrasi, Pejabat Struktural di Pemkot Surabaya Bisa Dicopot Jika Lakukan Ini

209 views
Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya

iniSURABAYA.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal fokus menerapkan Reformasi Birokrasi (RB) berbasis kontrak kinerja. Kebijakan ini sebagai salah satu upaya pemkot mencapai good governance dengan melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya saat paparan evaluasi terhadap penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Reformasi dan Birokrasi (SAKIB RB) Tahun 2021 kepada Kemenpan RB melalui virtual di Ruang Sidang Wali Kota, Kamis (9/9/2021).

“Semua Kepala PD (Perangkat Daerah) di pemkot punya target kinerja, yang konsentrasi outputnya itu harus bisa tercapai dan harus disampaikan ke media apa yang sudah tercapai atau belum,” tegas Eri.

Output tersebut, lanjut Eri, nantinya menjadi rujukan terhadap evaluasi penilaian kinerja bagi setiap Kepala PD. Artinya, evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah Kepala PD itu masih layak menjabat atau harus dimutasi dan digantikan yang lain.

“Output ini akan menjadi evaluasi kinerja. Apakah Kepala PD ini tetap bisa lanjut atau tidak lagi menjadi Kepala PD karena tidak tercapai outputnya,” tandasnya.

Eri menyatakan, kontrak kinerja tak hanya berlaku bagi Kepala PD. Namun, juga diterapkan kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemkot Surabaya.

Termasuk pula kepada camat, lurah, kepala bidang (Kabid) dan kepala seksi (Kasi). “Setiap enam bulan sekali output harus kelihatan,” imbuhnya.

Bagi Eri, Kepala PD atau pejabat struktural itu dapat diturunkan bukan hanya karena membuat kesalahan fatal. Misalnya, terlibat kasus korupsi atau permasalahan hukum lainnya. Tapi, ketika pejabat tersebut tidak mampu mencapai target atau output yang ditentukan, otomatis harus turun dari jabatannya.

“Kinerja Kepala PD atau pejabat struktural itu dihitung dari sebuah output,” papar mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya itu.

Melalui reformasi birokrasi berbasis kontrak kinerja ini, Eri berharap, hasil kinerja setiap PD di pemkot dapat diketahui oleh masyarakat. Makanya hasil capaian itu seharusnya disampaikan ke publik agar bisa dikoreksi oleh masyarakat.

“Hasil capaian itu, Insya Allah kami sampaikan ke media massa setiap enam bulan sekali. Sehingga masyarakat bisa mengkoreksi. Seperti apa yang disampaikan Kepala PD itu berhasil atau tidak, gagal atau tidak,” ungkapnya.

Wali Kota Eri kembali menegaskan, bahwa semua kinerja yang ada di masing-masing perangkat daerah akan terkoreksi betul dengan masyarakat. Sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kota Surabaya, bukan hanya sekadar janji manis dan teori semata.

“Di dalam RPJMD tidak lagi janji manis dan bukan hanya teori. Tapi, pelaksanaan di lapangan harus bisa terakomodir dan terevaluasi semuanya,” cetusnya. ana

#ericahyadi #walikotasurabaya

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 700x100)