iniSURABAYA – Program perbaikan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga miskin dan kurang mampu ternyata sudah berlangsung sejak 2009 di masa awal pemerintahan Gubernur Jatim Soekarwo dan tetap berlangsung hingga sekarang.
Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Jatim menggandeng Kodam V Brawijaya. Saat ini, RTLH yang telah dibedah jumlahnya mencapai 118.949 rumah.
“Pagu anggaran untuk setiap rumah Rp 8,5 juta. Dan setiap tahun, rata-rata ada 10.000 RTLH yang dibedah,” ungkap Mohammad Rudy Ermawan Yulianto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemprov Jatim, Kamis (7/2/2019).
Sementara Mayor Czi Bambang Yuniarto, Kasi Renkonbang Zidam V Brawijaya di bawah Kazidam V Brawijaya menambahkan, program bedah rumah ini sangat membantu taraf kehidupan, dari rumah tidak layak huni menjadi layak huni.
“Yang penting, yang dibantu benar-benar tepat sasaran. Dan sekarang ini adalah rumah teman-teman media yang kondisinya kurang mampu,” tandasnya saat mendampingi Rudy Ermawan melakukan survei ke sejumlah rumah wartawan yang akan dibedah rumahnya.
Sedangkan keterlibatan personel Zipur TNI AD, ini menunjukkan terjalinnya hubungan yang semakin sinergis antara TNI dengan lembaga terkait lainnya dan masyarakat. “Makanya, kami mendukung penuh program bedah rumah RTLH ini,” ucapnya.
Terkait pelaksanaan bedah rumah wartawan, Bambang Yuniarto menyebut prosesnya sudah dimulai dengan membedah rumah RTLH milik wartawan di Kabupaten Lamongan dan saat ini progres pembangunannya sudah 80 persen.
Ada enam rumah tidak layak huni milik wartawan yang dibedah bekerjasama dengan PWI Jatim. Rumah-rumah tersebut berada di sejumlah daerah, seperti Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Tuban.
“Anggaran yang dikucurkan untuk setiap rumah wartawan yang dibedah Rp 50 juta,” cetus Rudy Ermawan. dit