Pemerintah Berlakukan Pembatasan Pergerakan Masyarakat Mulai 11-25 Januari, Khusus untuk Pulau Jawa-Bali

309 views
Airlangga Hartarto, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

iniSURABAYA.com – Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat guna merespons kasus aktif Covid-19 yang meningkat secara eksponensial.

Pembatasan kegiatan yang bakal diberlakukan pada 11-25 Januari 2021, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Menurut Airlangga Hartarto, Menko bidang Perekonomian, selain karena tingginya penambahan kasus positif Covid-19, pembatasan itu dilakukan lantaran keterisian tempat tidur di rumah sakit juga meningkat.  

Airlangga menegaskan bahwa pembatasan ini bukan pelarangan kegiatan. Dia menekankan, kriteria-kriteria pembatasan kegiatan yaitu :
– Tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional ataupun 3 persen  
– Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu di bawah 82 persen
– Tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sekitar 14 persen
– Tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi yang di atas 70 persen

“Penerapan pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di Provinsi Jawa-Bali. Karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan,” tandas Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Rabu (6/1/2020).

Airlangga lalu menunjuk DKI Jakarta BOR-nya di atas 70 persen. Banten BOR di atas 70 persen, kasus aktif di atas nasional kesembuhan di bawah nasional.

Sedang Jabar BOR di atas 70 persen. Jateng BOR di atas 70 persen, kasus aktif di atas nasional , kasus sembuh dibawah nasional.

DIY BOR di atas 70 persen, kasus aktif di atas nasional, kesembuhan di bawah nasional. Jatim BOR di atas 70 persen, tingkat kematian di atas nasional. 

“Pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Menjaga jarak mencuci tangan dan memakai masker. Dan meningkatkan operasi yustisi yang dilakukan Satpol PP, kepolisian, dan unsur TNI,” urainya.

Airlangga menyatakan pula bahwa kebijakan tersebut sesuai amanat PP 21 Tahun 2020 (tentang PSBB) yang mekanisme sudah jelas yaitu sudah ada usulan daerah dan juga Menkes serta edaran dari Mendagri. dit

#airlanggahartarto #covid-19

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 700x100)