Pemerintah Berlakukan Pembatasan Pergerakan Masyarakat, Pemkot Surabaya Beri Respons Begini

183 views
Whisnu Sakti Buana, Plt Wali Kota Surabaya

iniSURABAYA.com – Pemerintah menerapkan kebijakan pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat yang berlaku di seluruh Pulau Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021.

Khusus di Jawa Timur, Kota Surabaya dan Malang termasuk yang terdampak kebijakan tersebut. Terkait ketentuan itu, Pemkot Surabaya bakal melakukan rapat khusus.

“Kami akan rapat internal khusus dengan teman-teman satgas dan dinas terkait. Karena ini akan bicara luas, tidak hanya masalah Covid-19 kalau sudah pembatasan 75 persen,” kata Whisnu Sakti Buana, Plt Wali Kota Surabaya, Rabu (6/1/2021).

Lebih lanjut Whisnu masih enggan berkomentar banyak mengenai langkah-langkah yang bakal dilakukan jajaran Pemkot Surabaya menyikapi kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Whisnu menekankan, pihaknya pihaknya perlu mengukur kesiapan Surabaya dan segala macam aspeknya akan dipikirkan secara matang. Sebab, untuk penanganan pandemi ini tak hanya aspek kesehatan yang diperhatikan, tetapi juga sektor ekonomi yang pasti ikut terdampak.

“Nah, yang terdampak ini kan harus kami hitung, bagaimana kemampuan pemkot untuk memberikan bantuan mereka,” urainya.

Sebagaimana diberitakan, Airlangga Hartarto, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional saat jumpa pers virtual, Rabu (6/1/2020), menyatakan sejumlah wilayah di Jawa-Bali yang dilakukan pembatasan aktivitas yakni :
Jakarta dan sekitarnya meliputi : seluruh DKI Jakarta, Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi dan Kabupaten Bekasi
Banten : Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan dan Tangerang Raya
Jawa Barat di luar Jabodetabek : Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cimahi
Jawa Tengah : Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya
Yogyakarta : Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sleman dan Kulon Progo
Jawa Timur : Kota Malang Raya dan Surabaya Raya
Bali : Kota Denpasar dan Kabupaten Badung

Airlangga mengatakan pembatasan aktivitas di Jawa-Bali dilakukan karena di provinsi tersebut memenuhi salah satu atau lebih dari empat parameter yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan pembatasan.

Empat parameter pembatasan yakni tingkat kematian di atas rata rata tingkat kematian nasional yang sebesar 3 persen, tingkat kesembuhan di bawah rata rata tingkat kesembuhan nasional yang sebesar 82 persen, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sekitar 14 persen, dan tingkat keterisian RS untuk ICU dan isolasi di atas 70 persen.

Adapun pembatasan aktivitas meliputi pembatasan di tempat kerja dengan work from home sebanyak 75 persen dengan melakukan protokol kesehatan dengan ketat.

Kemudian kegiatan belajar-mengajar seluruhnya melalui daring. Sektor esensial berkaitan kebutuhan pokok tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas serta penerapan protokol kesehatan ketat.

Pembatasan jam buka kegiatan di pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 WIB. Makan dan minum di tempat maksimal 25 persen dari kapasitas tempat, dan pemesanan take away atau delivery tetap diizinkan.

Selanjutnya kegiatan konstruksi tetap diizinkan 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Mengizinkan tempat ibadah melakukan pembatasan sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat, fasilitas umum dan kegiatan sosial/budaya dihentikan sementara dan kapasitas serta jam operasional moda transportasi diatur.

Selain itu juga meningkatkan operasi yustisi melalui unsur Satpol PP, Polri dan TNI.

Peraturan pembatasan tersebut diatur melalui peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah. dit/dbs

#covid-19 #pembatasanpergerakanmasyarakat #pemkotsurabaya

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 700x100)