Pemerintah Batalkan Rencana Konversi LPG ke Kompor Listrik, Pakar Unair: Bukti Ketidakmatangan Kebijakan Publik

Sulitkan Masyarakat Menengah Bawah
Rencana konversi LPG 3 kg ke kompor listrik juga disebut Falih sangat tidak realistis. Kompor listrik sendiri membutuhkan aliran listrik yang memadai sehingga akan menyulitkan masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM dengan sumber listrik yang terbatas.

“Untuk public policy itu kan menyangkut masyarakat kecil. Jadi harus dikaji dengan pendekatan yang lebih multidislipliner. Tidak hanya faktor ekonomi dan faktor teknis. Tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga sosial,” bebernya.

Perumusan kebijakan publik, harus mengedepankan data dan tidak hanya berdasarkan asumsi semata. Data-data itu selanjutnya harus dikaji dan harus memenuhi validitas dan reliabilitas.

“Setelah itu dikumpulkan, pemerintah harus menghitungnya lagi dengan aspek hukum, efisiensi, efektivitas, teknis, sosial, dan etika. Harus dikaji lagi,” ujarnya.

Yang tidak kalah penting dari sebuah kebijakan publik adalah momentum perencanaan kebijakan. Berkaca dari rencana konversi LPJ 3 kg ke kompor listrik ini, Falih menilai momentum perencanaan kebijakan tidak pas mengingat pemerintah baru saja menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“(Rencana konversi ini, red) Sangat tidak tepat dari sisi momentum. Misal saya asumsikan hitungannya benar, (tapi, red) momentumnya masih tidak pas. Jadi tidak mudah itu menelurkan sebuah kebijakan baru,” pungkas Falih. yul