
Purbaya Yudhi Sadewa (foto: IST)

Ekky Dirgantara
Di sisi lain, 16.000 pegawai yang disebut ‘bisa dirumahkan’ bukan angka di spreadsheet. Itu manusia, keluarga, beban sosial, dan konsekuensi politik yang akan kembali ke pangkuan pemerintah sendiri.
Mengucapkan ancaman itu lebih mudah ketimbang menyiapkan skema transisi yang manusiawi dan legal. Hingga kini, blueprint transisinya tidak terlihat. Sunyi. Serikat pegawai pun belum bersuara.
Ini membuat ancaman Purbaya tampak lebih seperti todongan untuk mempercepat reformasi bukan rencana aksi yang matang.
Masalahnya, ultimatum tanpa rencana hanya menghasilkan panik, bukan perubahan.
Jika pemerintah benar-benar ingin merombak DJBC, jalannya jelas: audit menyeluruh, reformasi struktural, teknologi terintegrasi, dan penegakan disiplin yang tidak pilih kasih. Bukan sekadar outsourcing kemarahan publik ke perusahaan asing.
Reformasi bukan sekadar mengganti operator. Reformasi adalah mengganti budaya. Dan budaya tidak bisa diimpor dari Swiss.
















