
Eddy Christijanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. (foto: dok)
“Dengan adanya Perlinsos yang terintegrasi data exchange-nya dengan beberapa kementerian/lembaga, nanti orang yang betul-betul tidak layak, di situ (terdata) tidak layak. Orang yang layak juga akan terdata masuk di situ,” kata Eddy.
Selain itu, Eddy menekankan sistem tersebut juga memudahkan pemerintah daerah dalam menjelaskan status kelayakan penerima bantuan kepada masyarakat. Sebab, seluruh data bersumber dari basis data yang terintegrasi secara nasional.
“Jadi ini akan memudahkan atau meringankan kami yang ada di bawah, ketika ada warga yang menyatakan seharusnya saya yang layak, tapi di data exchange-nya ternyata kenyataannya seperti itu,” pungkasnya. */ana/ap
















