
(foto: dok Diskominfo Surabaya)
Pemkot mencatat sedikitnya empat hingga lima pedagang menjadi korban. Sebagian diminta membayar agar bisa berjualan, sementara ada pedagang yang tidak memperoleh tempat karena tidak mampu memenuhi permintaan tersebut.
Karena terdapat perbedaan keterangan dari berbagai pihak, penanganan dugaan pungli diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, lurah yang bersangkutan dicopot dari jabatan kepala wilayah dan dipindahkan menjadi kepala seksi. Meski masih berada pada eselon yang sama, Eri menegaskan langkah tersebut merupakan sanksi atas lemahnya pengawasan di lapangan.
Ia berharap peristiwa itu menjadi pelajaran bagi seluruh kepala perangkat daerah, camat, hingga lurah di Surabaya.
Bagi Eri, seorang pemimpin tidak cukup hanya mengurus administrasi dari balik meja. Mereka harus hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung keluhan warga, sekaligus memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat.
“Seorang pemimpin di garda terdepan harus berani mengambil keputusan dan melindungi warganya. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Semua warga Surabaya berhak mendapatkan perlakuan yang sama,” pungkasnya. */ana/ap
















