
Pemkot Surabaya bersama Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) bergerak melakukan pendataan warga di pemukiman penduduk. Hal ini dilakukan agar data warga yang membutuhkan intervensi masuk lebih cepat ke Pemkot Surabaya. (foto: dok Diskominfo)
Rini menyampaikan, enam SPM memiliki keterkaitan satu sama lain antara permasalahan satu dengan lainnya, sehingga perlu diintegrasikan menjadi satu di dalam aplikasi tersebut. Rini mencontohkan soal permasalahan stunting. Menurutnya, permasalahan stunting akan berkaitan dengan permasalahan lingkungan dan kesehatan.
“Karena enam SPM ini berhubungan semuanya ya, satu anak stunting itu pasti rumahnya nggak sehat. Pola asuhnya juga pasti nggak bagus orang tuanya, dan makanannya kurang bergizi. Kemungkinan, juga bisa karena status ekonominya yang dibuat makan sehari-hari saja susah,” ujarnya.
Melalui ASW Posyandu, lanjut Rini setiap persoalan penduduk akan terinci lebih detail. Mulai dari kelahiran penduduk hingga lanjut usia (lansia) terdata di dalam aplikasi tersebut. “Termasuk intervensi apa yang sudah dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) apa, dari rutilahu apa itu sudah lengkap. Dengan aplikasi ini kita akan tahu,” tegasnya.
Selama ini, ia menyebutkan, pendataan warga hanya sebatas rekap manual melalui aplikasi Google Formulir. Menurutnya, cara jadul ini tergolong lamban dan tidak tepat waktu.
“Nah, sekarang sayang ingin lebih digital. Ini kita praktikan supaya bisa langsung dikerjakan di ASW Posyandu sehingga real time. Kalau manual kan kita taruh PWS (pemantauan wilayah setempat) dulu kemudian ditaruh puskesmas, jadi ada jeda. Jeda ini menyebabkan ada data yang tidak masuk,” urainya.
















