Pemkot Surabaya Tertibkan Parkir Jalan Opak, Pengelola Wajib Terapkan Pembayaran Digital

Menurut Trio, penggunaan ruang jalan untuk kegiatan parkir harus memiliki legalitas yang jelas. Pengelola tidak dapat memanfaatkan tepi jalan umum sebagai lokasi parkir tanpa mengantongi izin dari instansi berwenang.

“Nah, ini parkir (TJU) di sini harus mengurus izin parkir. Kalau pajak persil parkir, itu ada batasannya,” tuturnya.

Selain kewajiban perizinan, Pemkot Surabaya juga mewajibkan pengelola menerapkan sistem pembayaran parkir secara digital atau nontunai setelah izin TJU diterbitkan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi transaksi serta memastikan pengelolaan parkir berjalan sesuai ketentuan.

“Nanti kalau izin (TJU) sudah keluar, maka harus digitalisasi parkir, pembayarannya non-tunai,” tandasnya.

Trio mengajak masyarakat mendukung penerapan digitalisasi parkir dengan membiasakan pembayaran secara nontunai. Menurutnya, keterlibatan pengguna jasa parkir menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kepatuhan pengelola terhadap sistem pembayaran digital.