Satpol PP Segel Sekretariat DKS, Meimura: Ini Kemunduran Negara dalam Memperlakukan Ruang-ruang Kebudayaan

Henri menilai, Pemkot Surabaya telah melakukan politik devide et impera. “Persis yang dilakukan Kompeni Belanda. Kalangan seniman dibenturkan dengan BMS, Sanggar Merah Putih, yang ternyata tidak disegel meski alasannya juga sama-sama tidak memiliki legalitas menempati ruangan di Balai Pemuda,” tegasnya.

Mantan jurnalis Surabaya Post ini menegaskan, kalau betul alasan yuridis yang jadi pegangan, maka seharusnya Pemkot Surabaya melegalkan DKS yang sudah sejak tahun 1971 menempati Balai Pemuda. “Bagaimanapun hak historis 55 tahun ini lebih kuat dari legalitas yuridis,” cetusnya.

Meimura, seniman senior Kota Surabaya pun melontarkan pernyataan keprihatinannya atas aksi pengosongan tersebut. Meimura menilai tindakan itu berlangsung sepihak, tanpa ruang dialog yang memadai bagi para pelaku seni.

Pegiat ludruk garingan ini menyebut peristiwa tersebut sebagai kemunduran negara dalam memperlakukan ruang-ruang kebudayaan. Ia menggambarkan suasana pengosongan lebih menyerupai ‘eksekusi administratif’ ketimbang proses yang menghargai dialog.

“Ada yang ganjil pagi ini. Seperti kembali ke masa ketika dialog dianggap terlalu lambat, terlalu ribet, dan tidak efektif,” ujarnya.