Realisasi PI 10 Persen Migas Baru 16%, ADPMET Desak Pemerintah Pusat Revisi Permen ESDM 37/2016

0
11

Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur memukul gong menandai peresmian Rakernas ADPMET 2026 di Hotel Vasa Surabaya, Selasa (17/11/2026) disaksikan Al Haris, Ketua Umum ADPMET dan Dr Ir Andang Bachtiar MSc, Sekretaris Jenderal ADPMET.

“Dalam revisi Permen 37/2016, kami memasukkan usulan bahwa PI 10 persen ya sudah 10 persen saja, bukan maksimum. Itu juga dimasukkan ke RUU Migas yang baru. Kalau diskusi dan negosiasi maksimum 10 persen, itu makan waktu bisa sampai setahun. Makanya sekarang semua sama-sama sepakat bahwa ya sudah 10 persen saja,” tegas Haris yang juga Gubernur Jambi ini.

Tiga Hambatan Birokrasi
Dr Ir Andang Bachtiar MSc, Sekretaris Jenderal ADPMET mengungkapkan, lambatnya realisasi PI 10 persen selama ini tidak lepas dari tiga hambatan birokrasi utama. Persoalan administrasi tersebut membuat pengurusan hak partisipasi daerah membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Di Jawa Timur, misalnya, terdapat proses pengurusan PI yang berlangsung hingga lima tahun. Kondisi ini dinilai perlu segera dibenahi agar daerah penghasil tidak terus menunggu terlalu lama untuk memperoleh hak ekonominya dari kegiatan usaha hulu migas.

ADPMET telah mengajukan tiga usulan kepada Kementerian ESDM untuk menyederhanakan mekanisme pengurusan PI. Melalui perubahan tersebut, proses yang sebelumnya bisa berlangsung hingga tahunan diharapkan dapat dipangkas menjadi sekitar satu hingga dua bulan.

Usulan pertama adalah menetapkan besaran PI secara pasti sebesar 10 persen sehingga tidak lagi memerlukan negosiasi persentase yang dapat menghabiskan waktu hingga delapan bulan.

1 2 3 4 5

Comments are closed.