Realisasi PI 10 Persen Migas Baru 16%, ADPMET Desak Pemerintah Pusat Revisi Permen ESDM 37/2016

ADPMET telah mengajukan tiga usulan kepada Kementerian ESDM untuk menyederhanakan mekanisme pengurusan PI. Melalui perubahan tersebut, proses yang sebelumnya bisa berlangsung hingga tahunan diharapkan dapat dipangkas menjadi sekitar satu hingga dua bulan.
Kedua, memperjelas tanggal mulai berlakunya hak PI atau effective date. Dengan kepastian ini, hak partisipasi daerah diharapkan otomatis berlaku sejak kontrak kerja sama migas ditandatangani.
Ketiga, perhitungan pembagian porsi PI antar-daerah diusulkan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat tanpa melibatkan pihak independen.
“Datanya ada di pemerintah semua, tidak perlu lagi butuh 180 hari untuk pihak independen menghitung. Kelihatannya tiga usulan utama ini diterima dalam revisi nanti, sehingga proses yang biasanya setahun bisa dipangkas menjadi satu atau dua bulan saja,” kata Andang.
Terkait pembiayaan, Andang mengungkapkan, mekanisme penanggungan modal awal oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang kemudian dibayarkan melalui hasil produksi telah sesuai dengan ketentuan Permen ESDM 37/2016.
Untuk kontrak yang ditandatangani atau diperpanjang setelah 2016, komponen PI 10 persen semestinya sudah diperhitungkan sejak awal oleh operator migas ketika melakukan negosiasi pembagian hasil (split) dengan pemerintah.
















