Realisasi PI 10 Persen Migas Baru 16%, ADPMET Desak Pemerintah Pusat Revisi Permen ESDM 37/2016

0
13

Sementara itu, untuk wilayah kerja migas lepas pantai (offshore) yang berada di luar 12 mil laut, mekanisme pembagian penerimaan tetap mengikuti ketentuan pemerintah pusat melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) dan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

PI Migas Jadi Peluang Pendapatan Daerah
Di kesempatan itu Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang hadir dalam Rakernas tersebut menilai optimalisasi pendapatan dari sektor hulu migas memiliki arti penting bagi daerah, terutama di tengah tantangan fiskal dalam pembiayaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adhy menyatakan, pemerintah daerah perlu menggali berbagai sumber pendapatan untuk memperkuat kapasitas fiskal. Selain mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema creative financing, daerah penghasil juga memiliki peluang memperoleh tambahan pendapatan melalui hak PI 10 persen.

“Pendapatan daerah untuk menopang APBD kita ini memang sangat penting untuk bisa mendapatkan peluang-peluang, selain bagaimana creative financing di PAD, tetapi juga kita punya hak daerah yaitu bagi hasil yang ditentukan dengan aturan PI 10 persen dari migas yang bloknya kita kelola di wilayah kita dan itu bagian penting,” tuturnya.

Selain mendorong percepatan realisasi PI, Rakernas ADPMET 2026 turut membahas penguatan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas bagi daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pasokan gas sekaligus mendukung kemandirian energi regional.

1 2 3 4 5

Comments are closed.