Tidak Hanya Surabaya dan Malang, Pemprov Jatim Juga Berlakukan PPKM di 9 Kabupaten/Kota Lain Mulai 11 Januari 2021

2096 views
Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur

iniSURABAYA.com – Pemprov Jawa Timur memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di 11 kabupaten/kota mulai Senin (11/1/2021) hingga 25 Januari mendatang.

Melalui rilis resminya, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur menegaskan selain Kota Surabaya dan Kota Malang, kabupaten/kota lain yang menerapkan PPKM adalah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Blitar.

Penetapan tersebut berdasarkan pertimbangan Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2021, yaitu Surabaya Raya meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo.

Sedang PPKM Malang Raya diberlakukan di Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

“Berdasarkan Instruksi Mendagri 1/2021 diktum 1 disebutkan bahwa daerah prioritas adalah Surabaya Raya dan Malang Raya. Sedangkan diktum 3 yang menyebutkan bahwa gubernur juga dapat menetapkan kabupaten-kota lain,” ujar Khofifah, Sabtu (9/1/2021)

Karena itu, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim mengambil beberapa acuan, yaitu atas dasar daerah yang masuk zona merah dalam peta BNPB. Daerah yang masuk zona merah saat ini adalah Kabupaten Blitar, Lamongan, dan Ngawi.

Kemudian yang juga jadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan ini, adalah daerah yang memenuhi empat indikator Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

Empat kriteria pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19, yakni diukur dari tingkat kematian di atas rata-rata nasional (3 persen), dan tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional (82 persen).
Selanjutnya, tingkat kasus aktif di atas rata rata Nasional (14 persen), serta tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) ICU dan isolasi di atas 70 persen.
Dan daerah yang masuk empat kategori tersebut yaitu Kabupaten Madiun dan Kota Madiun.

Khofifah mengajak semua pihak, termasuk masyarakat ikut mematuhi pelaksanaan PPKM tersebut. Perempuan asal Lamongan ini yakin, dengan kerjasama semua pihak, maka penyebaran Covid-19 dapat terus ditekan sehingga kegiatan masyarakat termasuk pemulihan ekonomi dapat berjalan maksimal.

Khofifah mengingatkan salah satu penyebab peningkatan kasus Covid-19 adalah peningkatan mobilitas manusia sehingga penularan virus corona ini terus berjalan dan belum bisa dihentikan.

“Padahal, penurunan mobilitas sangat berpengaruh terhadap proses penularan Covid-19. Dengan diberlakukannya PPKM ini diharapkan dapat menekan penularan Covid-19,” urainya.  

Saat ini kasus Covid-19 di Jatim menunjukkan tren cukup signifikan, yakni sesuai data per Sabtu (9/1/2021), kasus di Jatim mencapai 91.609 pasien dengan kasus konfirmasi sembuh 78.602 pasien (85,8 persen), kasus dirawat 6.627 pasien (7,24 persen) dan meninggal dunia 6.380 pasien (6,96 persen).

Data berikutnya, kapasitas tempat tidur Covid-19 di Jatim juga terdapat peningkatan jumlah BOR ICU isolasi maupun isolasi biasa untuk pasien Covid-19.

Saat ini, BOR ICU Covid-19 mencapai 72 persen, dan isolasi Covid-19 mencapai 79 persen, sehingga angka ini perlu diwaspadai karena standar dari WHO adalah 60 persen.

Tidak hanya itu, Khofifag juga memaparkan tren kasus mingguan baru Covid-19 di Jatim mengalami peningkatan signifikan sejak pekan kedua November 2020 sampai Januari 2021.

“Harapannya PPKM ini menjadi upaya yang masif dan terstruktur untuk menghambat penyebaran Covid-19 di Jatim,” tandas Khofifah. ana

#gubernurjawatimur #khofifahindarparawansa #pemberlakuanpembatasankegiatanmasyarakat #sidoarjo #surabaya

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 700x100)