“Selanjutnya wajib diberlakukan screening spesifik sesuai keterlibatan jenis partisipan,” kata Wiku menambahkan.
Pertama, untuk kegiatan yang melibatkan pejabat setingkat menteri atau VVIP wajib mensyaratkan penunjukan hasil negatif PCR 2×24 jam sebelum kegiatan berlangsung.
Kedua, kegiatan multilateral dan tidak melibatkan VVIP wajib memberlakukan prosedur pemeriksaan gejala Covid-19 seperti antigen pada partisipan.
Ketiga, kegiatan yang tidak bersifat forum multilateral dan tidak melibatkan VVIP, wajib melakukan prosedur pemeriksaan gejala berkaitan dengan Covid 19 dan dilakukan tes antigen bagi pelaku suspek Covid-19.
“Selanjutnya jika ada seseorang yang tidak lolos screening maka wajib dites Covid lanjutan ditempat,” tandasnya.
Terkait mekanisme perizinan kegiatan, penyelenggara kegiatan wajib mendapatkan rekomendasi kelayakan penerapan protokol kesehatan dari Satgas Covid-19 pusat dan izin keramaian kegiatan masyarakat dari Polri.
“Untuk memastikan, rekomendasi Satgas Covid-19 di pusat didasarkan dari pemeriksaan secara langsung oleh BPBD, Dinkes dan Polda setempat,” urainya. wid/dbs
-
Transformasi Komunikasi Digital: Integrasikan Kajian Kritis dan Hasil Riset Analisis Komunikasi Big Data di Indonesia
Pendekatan kritis terhadap komunikasi digital harus mempertimbangkan bagaimana kekuatan kapitalisme digital memengaruhi ... -
-
-
-
‘Radha Krishna’, Pengorbanan adalah Inti dari Cinta Sejati
iniSURABAYA.com – Setelah sebelumnya menayangkan ulang beberapa serial India, kini ANTV menghadirkan ... -
-
