
Lilik menekankan, melalui kebijakan inklusif dan pelatihan kompetensi, pemkot berupaya menghadirkan ekosistem yang memberi panggung bagi setiap kemampuan dan potensi yang ada. Pemkot Surabaya akan terus hadir mendampingi melalui pemberdayaan ekonomi dan pemenuhan hak-hak dasar, sebagai fondasi utama dalam membangun kemandirian hidup yang bermartabat.
“Inilah wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, dunia kerja, dan kawan-kawan disabilitas. Besar harapan saya, upaya ini dapat melahirkan lebih banyak tenaga kerja berdaya saing, membuka pintu peluang baru, serta mempererat sinergi di semua lini,” imbuhnya.
4.663 Angkatan Kerja Disabilitas
Sementara Agus Hebi Djuniantoro, Kepala Disperinaker Kota Surabaya menyatakan bahwa bursa kerja ini lahir berdasarkan data. Tercatat ada 4.663 angkatan kerja disabilitas di Surabaya yang memiliki potensi besar.
Langkah besar Pemkot Surabaya ini diharapkan menjadi pembuka jalan bagi ribuan penyandang disabilitas lainnya untuk mendapatkan hak yang setara di dunia profesional, sekaligus mengajak sektor swasta lebih terbuka merangkul keberagaman.
“Sesuai amanat undang-undang mengenai kuota satu persen pekerja disabilitas, kami bergerak. Perusahaan yang hadir hari ini benar-benar mencari kompetensi. Misalnya, untuk posisi quality control, teman-teman disabilitas dianggap sering kali lebih unggul karena tingkat fokus dan ketelitian yang luar biasa,” kata Hebi.
















