Emil Dardak Minta Data PKL Jatim Diperkuat, APKLI Soroti Akses Bansos dan Modal

Emil saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APKLI Jawa Timur periode 2026–2031 di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (26/10/2026).
iniSURABAYA.com – Pendataan pedagang kaki lima (PKL) menjadi salah satu kunci untuk memperluas akses pelaku usaha ultra mikro terhadap bantuan sosial, perlindungan kesehatan, LPG bersubsidi, hingga pembiayaan usaha.
Karena itu, Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur meminta Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) memperkuat pendataan anggotanya agar pedagang yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh program pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan Emil saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APKLI Jawa Timur periode 2026–2031 di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Senin (26/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, turut dikukuhkan pengurus 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKLI kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Menurut Emil, organisasi pedagang memiliki posisi strategis untuk menjembatani kebutuhan pelaku usaha dengan pemerintah. Data yang akurat diperlukan agar bantuan dan fasilitas yang tersedia dapat diakses oleh pedagang sesuai kriteria yang ditetapkan.















