Emil Dardak Minta Data PKL Jatim Diperkuat, APKLI Soroti Akses Bansos dan Modal

“Banyak PKL yang belum paham bahwa sertifikasi halal itu penting. Bahkan saat kami mendatangi pasar di Balongbendo, dari ratusan pedagang hanya enam orang yang mau mendaftar. Alasan utamanya karena takut dikenakan pajak, padahal antara sertifikasi halal dan pajak itu tidak ada kaitannya sama sekali,” urainya.

Untuk meningkatkan partisipasi, APKLI Jatim akan mengintensifkan sosialisasi secara langsung melalui ketua paguyuban, kepala pasar, serta pengurus RT dan RW di lingkungan tempat tinggal pedagang.

Perubahan Data Kesejahteraan Dinilai Berdampak pada PKL
Persoalan lain yang disoroti Shanty adalah pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia menyebut terdapat anggota APKLI yang mengalami perubahan tingkat desil kesejahteraan dari kelompok bawah, yakni desil 1–3, menjadi desil 6–10.

Perubahan tersebut, kata Shanty, berdampak pada akses mereka terhadap bantuan sosial. Shanty mencontohkan seorang anggota yang tingkat desilnya melonjak hingga desil 10 setelah proses pengecekan menemukan mobil terparkir di sekitar tempat tinggalnya.

Padahal, menurut penjelasan anggota tersebut, mobil itu merupakan milik pemilik kos. “Ada anggota kami yang desilnya melonjak hingga desil 10 hanya karena saat dicek ada mobil parkir, padahal itu mobil milik bapak kosnya. Akibatnya, bantuan sosial seperti Bansos, PKH, BPJS PBI, hingga beasiswa KIP untuk anak-anak mereka diputus,” imbuhnya.