iniSURABAYA.com – Pemkot Surabaya bakal mengumpulkan RT/RW menyusul keputusan pemerintah mencabut kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Pertemuan dengan para ketua RT/RW tersebut, dalam upaya Pemkot Surabaya melibatkan peran serta masyarakat dalam percepatan laju ekonomi di Kota Pahlawan.
Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya mengaku, meski dilakukan banyak pembatasan kegiatan sepanjang pelaksanaan kebijakan PPKM pada tahun 2022, namun Pemkot Surabaya berhasil meningkatkan laju ekonomi menjadi 7,17 persen.
Pria yang akrab disapa Cak Eri ini berharap, pasca-pencabutan PPKM kegiatan perekonomian di Kota Surabaya bisa melaju lebih cepat lagi.
“Kami akan memanggil dan mengumpulkan semua RT/RW bergantian per kelurahan. Kami akan sampaikan strategi dan paparan untuk percepatan kegiatan perekonomian,” ujarnya, Senin (2/1/2023).
Cak Eri menegaskan, penyelesaian permasalahan kemiskinan dan pengangguran itu juga bergantung peran serta masyarakat.
Di sisi lain, lanjut Cak Eri, dalam Rapat Koordinasi Penjelasan Pencabutan PPKM yang digelar secara daring oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan diikuti seluruh gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia, diputuskan bahwa Satuan Gugus Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya akan tetap bertugas.
Keputusan itu merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Edemi.
“(Hasil) rapat ini PPKM ditiadakan. Tetapi tetap ada catatan. Pertama, bagaimana Satgas Covid-19 tetap ada untuk mencegah lonjakan Covid-19. Kedua, disampaikan pada pemakaian masker di tempat keramaian dan ruang tertutup. Kalau ada orang yang merasa (bergejala) sakit (Covid-19) maka dilakukan isolasi secara mandiri,” ujarnya.
Karena itu, dibutuhkan peran serta masyarakat Kota Surabaya dalam membatasi pergerakan virus Covid -19. Sebab, jika terjadi kenaikan angka kasus Covid-19, maka hal tersebut diakibatkan oleh jenis mutasi virus atau munculnya varian baru Covid-19.
Karenanya, ia kembali mengingatkan kepada masyarakat Kota Surabaya pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk mencegah laju Covid-19.
“Disampaikan pak Menkes (Budi Gunadi) juga, Covid-19 ini bukan karena tahun baru atau Lebaran tetapi karena setiap varian baru mereka ada lonjakan. Insya Allah sampai dengan Agustus kita akan melakukan itu sambil melihat pergerakan-pergerakan,” imbuhnya.
Mantan Kepala Bapeko Surabaya ini menyatakan, bila sampai Agustus 2023 tidak ada lonjakan maka dilakukan status endemi.
Cak Eri menyatakan bahwa kondisi Kota Surabaya dalam upaya penanganan Covid-19 terjadi penurunan kasus. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya menggencarkan vaksinasi dosis 3 (booster) di tingkat RW.
Camat dan lurah diminta mendeteksi warganya yang belum melakukan vaksin booster berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya.
“Alhamdulilah landai. Kalau turunnya (Covid-19) cepat, dia sembuhnya cepat, berarti tinggi imunnya. Sehingga salah satu faktor untuk melakukan pencegahan ini adalah imun (vaksinasi) booster,” ucapnya.
Cak Eri minta setiap camat dan lurah melihat data Dinkes.”Siapa warganya yang belum vaksin booster cukup di balai RW, itu yang kita lakukan. Semoga kita bisa segera menuju ke endemi,” pungkasnya. wid