Masyarakat Digital: Dari Komoditas, Tantangan Larangan, hingga Urgensi Literasi Baru

Pengguna sering tak menyadari bahwa mereka menjadi bagian dari ekosistem yang memperkuat ketimpangan, menjadikan perhatian sebagai barang dagangan, dan menciptakan ketergantungan tanpa sadar.

Sementara itu pemerintah sebagai pemegang kebijakan justru sering kali gagal membaca realitas ini secara utuh. Ketidakmampuan dalam memahami digital activism—seperti gerakan sosial berbasis media sosial, tagar solidaritas, atau narasi-narasi kontra-hegemoni—membuat respons pemerintah sering kali keliru.

Bukannya merespons secara dialogis dan berbasis data, yang terjadi justru pendekatan represif, dalam bentuk pelabelan, pemblokiran, dan pelarangan.

Ini bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, tapi juga memperlebar jarak antara negara dan masyarakat digitalnya.

Masyarakat digital tidak bisa diatur dengan cara-cara konvensional. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan pengawasan yang lahir dari ketakutan, tapi harus membangun pendekatan pemahaman yang lahir dari kepercayaan dan data.