
Musyawarah Dewan Kebudayaan Surabaya. (foto-foto: dok/IST)
iniSURABAYA.com – Musyawarah Dewan Kebudayaan Surabaya (DKS) yang diprakarsai Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya ternyata tak sepenuhnya berjalan mulus.
Forum yang diharapkan jadi wadah transformasi tata kelola kebudayaan di Kota Pahlawan ini justru menyisakan tanda tanya. Musyawarah yang digelar di Gedung Balai Pemuda Surabaya, Sabtu (14/2/2026) tersebut memunculkan kritik tajam terkait transparansi seleksi, legitimasi hukum, hingga pembatasan akses media.
Merespons fenomena itu, Rokimdakas, jurnalis senior Jawa Timur dan sekaligus praktisi seni budaya menuangkan catatan khusus untuk pembaca iniSurabaya.com.
“Kehidupan tidak pernah berdiri di atas satu kaki. Ia selalu bertumpu pada lebih dari satu kekuatan,” tegasnya.
Tidak ada manusia yang menjadi utuh sendirian. Tidak ada lembaga yang kokoh tanpa kerja bersama. Dan tidak ada kota yang maju jika warganya berjalan sendiri-sendiri.
“Karena itu, hidup sejatinya adalah kolaborasi,” tandas mantan wartawan Harian Sore Surabaya Post ini.
















