Apeksi Sepakat Minta Pemerintah Pusat Evaluasi Pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi, Eri Cahyadi : Kami Belum Siap

Bahkan, Eri menandaskan, dalam Rakernas Apeksi di Makassar, tiga tokoh nasional Indonesia juga sepakat menyampaikan terkait dengan persoalan PPDB sistem zonasi. Ketiganya adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

“Ketiganya menyampaikan terkait permasalahan zonasi. Semoga ini ada gambaran ke depannya seperti apa,” tuturnya.

Cak Eri –sapaan lekat Wali Kota Surabaya ini—juga menandaskan, bahwa ada pedoman terkait domisili dalam PPDB sistem zonasi di Kota Surabaya. Pemkot Surabaya menerapkan syarat minimal satu tahun domisili untuk pendaftaran PPDB sistem zonasi.

“Di Surabaya seperti domisili, kami sudah tahu bahwa ketika dia belum satu tahun (tinggal di Surabaya) tidak boleh. Makanya kita lihat KSK-nya (Kartu Susunan Keluarga), dia satu tahun apa tidak, kalau tidak, ya tidak boleh,” cetusnya.

Pedoman terkait domisili di Kota Pahlawan sebelumnya juga diterapkan Pemkot Surabaya dalam menentukan daftar sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos).