
Masyarakat dapat menyampaikan keberatan apabila posisi desil yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya. (foto: dok Diskominfo)
Data desil yang digunakan Dinsos Surabaya berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos). Hingga 24 Agustus 2026, Dinsos menerima data yang mencakup masyarakat dalam desil 1 hingga 5.
“Kalau terakhir di tanggal 24 Agustus, kami menerima data desil 1 sampai 5,” imbuhnya.
Data desil tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyaluran sejumlah intervensi atau bantuan dari pemerintah. Untuk bantuan sosial dari Kemensos, sasaran berada pada desil 1 sampai 4.
Sementara khusus penerima BPJS PBI mencakup desil 1 sampai 5. “Kalau dari Kementerian Sosial desil 1 sampai 4. Kemudian khusus untuk BPJS PBI, itu di desil 1 sampai 5,” urainya.
Antiek menyatakan, Dinsos Surabaya juga melakukan pemadanan data desil dengan data kemiskinan yang dimiliki Pemkot Surabaya. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian antara data administratif dengan kondisi masyarakat di lapangan.
















