Pemerintah Siapkan Rp164,4 Triliun untuk Ketahanan Pangan, Ini Fokus Programnya

Pada 2026, pemerintah melanjutkan upaya bantuan dan stabilisasi melalui BULOG. Dampak program tersebut perlu dilihat dari ketepatan penerima, jumlah bantuan yang diterima, waktu penyaluran, perkembangan harga pasar, dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan.

“Pemerintah harus hadir di dua sisi. Petani harus memperoleh harga yang layak, sementara masyarakat, terutama kelompok rentan, harus mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau. Bantuan pangan dan SPHP menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan tersebut,” kata Amran.

Inflasi Pangan Masih Perlu Diawasi
Badan Pusat Statistik mencatat inflasi bulanan pada September 2026 sebesar 0,30 persen. Dalam kelompok pangan yang dipantau, beras disebut memberikan andil inflasi sebesar 0,03 persen, cabai rawit 0,08 persen, cabai merah 0,06 persen, dan daging ayam ras 0,05 persen.

Andil inflasi menunjukkan kontribusi perubahan harga suatu komoditas terhadap inflasi, bukan tingkat harga komoditas atau ukuran langsung kesejahteraan rumah tangga.

Karena itu, stabilitas pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan stok. Pengawasan juga diperlukan terhadap produksi, distribusi, biaya logistik, struktur pasar, dan daya beli masyarakat.